Tak ada yang lebih lucu dari Latihan Dasar Militer (Latsarmil) bagi calon manajer Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Kalau lihat di media sosial, ada banyak kejanggalan yang diperlihatkan pemerintah dalam program tersebut. Alih-alih memberikan pekerjaan, pemerintah seperti punya niat terselubung hanya demi mencari seorang manajer. Puncaknya, ada 5 peserta yang meninggal akibat kelelahan.
Sejak awal pemerintah sudah aneh. Mereka mengabaikan fondasi dasar sebuah institusi finansial. Membuka rekrutmen manajer tapi dengan syarat S1 semua jurusan pun sudah aneh, padahal ada banyak S1 manajemen dan akuntansi yang menanti pekerjaan. Mereka lebih punya ilmu dalam menyusun neraca keuangan atau mendeteksi kebocoran arus kas.
Tapi seperti komedi usang di TV, proses rekrutmen yang mengedepankan latihan merayap di lumpur atau menggunakan senjata laras panjang adalah kelumpuhan nalar. Mengelola uang membutuhkan nalar rasional, bukan sekadar otot. Kalau pun untuk menggenjot mental para calon manajer ini, saya curiga para manajer ini akan lebih sering dihadapkan dengan premanisme dan raja kecil di desa-desa ketimbang manajerial ritel.
Satu pagi saya terkejut melihat berita adanya 5 calon manajer Kopdes yang meninggal saat mengikuti latsarmil. Tragedi ini bukan kecelakaan pelatihan, namun produk dari kejahatan struktural. Dari berita yang saya baca, alokasi anggaran latsarmil calon manajer kopdes itu sebesar Rp30 juta per orang itu bukan biaya yang sedikit, seharusnya bisa mengantisipasi adanya kelelahan atau peserta yang sakit.
Bayangkan ada 35.476 orang yang ikut dengan anggaran Rp30 juta per orang, artinya ada Rp1,06 triliun uang yang dipakai! Itu harusnya jadi angka yang sangat memadai untuk membangun fasilitas simulasi medis berstandar tinggi. Ketiadaan jaring pengaman ini memunculkan gajah di pelupuk mata, ke mana larinya anggaran tersebut? Ketika fasilitas medis minim di tengah gelontoran dana raksasa, kematian lima peserta bukanlah takdir, melainkan konsekuensi logis dari malapraktik birokrasi dan indikasi penyelewengan logistik.
BACA JUGA: Pekerjaan Need a Buddy, Beneran Ada atau Cuma Bumbu Sinetron?
Tapi, ada yang lumayan menggelitik selain hal yang tadi saya jelaskan. Fakta bahwa para manajer kopdes yang lulus ini langsung menjadi Komponen Cadangan (Komcad) ini seolah membongkar motif asli pemerintah. Saya menduga program ini hanya dijadikan kamuflase untuk mengejar kuota rekrutmen militer. Negara seperti membajak anggaran ekonomi kerakyatan dan memanfaatkan keputusasaan sarjana pengangguran demi memenuhi target pertahanan.
“Loh, tapi kan ada koperasinya, bangunannya ada, prototipe-nya ada,”
Oh, ayolah, kita semua sudah tahu. Ada banyak kejanggalan dari dibangunan berbagai koperasi desa di beberapa daerah di Indonesia. Ada yang dibangun di tengah hutan, ada dua kopdes yang dibangun berhadap-hadapan. Lalu, isi dari prototipe kopdes ini tidak berbeda dengan minimarket-minimarket besar yang sering kita temui. Lantas, kita mau berharap apa dari program yang selalu saja jadi proyek bancakan para raja-raja kecil di daerah ini?
Ini adalah ketakutan saya. Apabila kopdes ini berjalan dan para manajernya disenjatai dengan predikat Komcad, mungkin pemerintah berharap mereka kebal dari intimidasi preman atua kepala desa korup. Tapi, di lapangan semua ini abu-abu. Sebab, akan ada dua kemungkinan yang bisa terjadi ketika manajer kopdes Komcad dihadapkan dengan raja-raja kecil ini.
Pertama, perang proksi. Akan ada benturan ego antara para raja kecil seperti kades korup atau preman setempat melawan manajer berbeking militer. Ujung-ujungnya, ekonomi desa bisa lumpuh karena persaingan yang tidak sehat.
Kedua, oligarki mikro. Jika kades korup, preman, atau raja-raja kecil lain di daerah malah berkolusi dengan manajer kopdes, ini akan menjadi mafia mikro tingkat desa yang tak tersentuh hukum. Sudah jelas, ini bisa berindikasi menyedot dana negara tanpa ada warga yang berani melawan.
Saya bersukur pemerintah akhirnya menghentikan latsarmil. Tapi, sayangnya keputusan ini dilakukan setelah ada 5 nyawa yang melayang akibat program itu sendiri. Maka dari itu, pemerintah harus berhenti mencari ‘Rambo’ untuk menjaga koperasi. Kejahatan finansial di abad ke-21 tidak diselesaikan dengan mengirim lulusan universitas ke medan lumpur.
Pemerintah wajib membangun ekosistem preventif berbasis sistem. Bisa dengan menambahkan transaksi cashless atau sistem keuangan terpusat yang transparan agar data bisa dicek secara publik. Dengan begitu, audit digital bisa dilakukan real-time. Kemudian, pastikan adanya sentralisasi persetujuan pencairan dana, sebab perlindungan terbaik adalah sistem yang transparan, bukan nyawa warga sipil.
DUKUNG SAYA AGAR TERUS MENULIS KARYA YANG MEMBANGUN DAN MENGINSPIRASI
Leave a Reply